Data Base and Security Pada PT.Bank Sinarmas Tbk.

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN DATA (BACKWARD ANALYSIS)
Nama Perusahaan : PT BANK SINARMAS Tbk.

Kantor Pusat : Wisma Bank Sinarmas, 1st & 2nd Floor
Jl. MH. Thamrin No. 51 – Jakarta 10350
Telepon : (021) 31990101
Fax : (021) 31990401
SWIFT : SBJKIDJA
Telex : 67171 SHINPS IA
I-Telex : 867171

Visi Perusahaan
“Menjadi Bank terkemuka di Indonesia”

Misi Perusahaan
1. Memperluas basis nasabah, mulai dari nasabah kecil hingga korporasi, melalui kerjasama dengan lembaga keuangan maupun mitra usaha lainnya.
2. Memperluas jaringan kantor untuk penetrasi pasar pada sentra-sentra UKM dan sektor usaha skala korporasi.
3. Meningkatkan kemampuan Teknologi Informasi dan Sumber Daya Manusia dalam rangka memberikan layanan terbaik.
4. Membudayakan sistem Manajemen Resiko sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan Good Corporate Governance.
Aktivitas Bank Sinarmas dari konsep CRM adalah sebagai berikut :
1. Customer Service and Support dan Store Front and Field Service
a. Membangun database pelanggan yang kuat
Kunci utama pengaplikasian CRM adalah adanya database pelanggan yang kuat. Informasi pelanggan diperoleh dari pelanggan baik berupa interaksi antara Bank Sinarmas dengan pelanggan termasuk juga informasi yang diperoleh melalui form aplikasi untuk pengajuan kredit ataupun permintaan suatu layanan (request costumer), order customer, informasi tentang support yang diberikan, complain, interview dan survey yang telah diberikan. Pada penerapan konsep

lebih lengkap klik di sini Final UAT Pak Arif

Referensi tambahan dari Blog-Blog :

1.

  1. http://basisdata121v.blogspot.com/2008/12/dbms-database-management-system-dbms.html
  2. http://varendy.wordpress.com/2008/04/08/crm-costumer-relation-management/
  3. http://blog.re.or.id/database-management-system-dbms.htm
  4. http://blog.unila.ac.id/tommy/2009/03/14/database-management-system-dbms/#comment-149
  5. http://panji-agung.blogspot.com/2011/04/cara-input-transaksi-kliring-per-hari.html
  6. http://baihaqi.wordpress.com/2006/12/16/supply-chain-supply-chain-management/
  7. http://anitawulan.wordpress.com/2010/11/06/manfaat-dan-etika-dari-sistem-informasi-2/
  8. http://deztafirst.wordpress.com/2011/02/09/membuat-file-database/
  9. http://pnjtkj2010.wordpress.com/2010/03/13/bab-1-pengantar-basis-data-dan-dbms/
  10. http://doniismanto.wordpress.com/2011/04/18/190411-alu-garap-solusi-cloud-computing/

 

 


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

PENERAPAN e-BUSINESS INDUSRI JASA PERBANKAN DI INDONESIA

Alter, 2002 memberikan definisi e-business sebagai praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi.
Anonim (2011) memberikan definisi bahwa e-business adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh organisasi, individu, atau pihak-pihak terkait untuk menjalankan dan mengelola proses bisnis utama sehingga dapat memberikan keuntungan—dapat berupa berupa keamanan, fleksibilitas, integrasi, optimasi, efisiensi, atau/dan peningkatan produktivitas dan profit.
Contoh: Harian Kompas yang juga memiliki e-bisnis Kompas Online. Kompas menjalankan
proses bisnis utamanya berupa penyediaan berita dan distribusinya, tidak lagi hanya melalui
media cetak saja tetapi juga melalui internet. Keutungan yang dapat diberikan Kompas online
dapat diakses oleh seluruh penduduk di Indonesia (bahkan dunia), up to date, memangkas
biaya kertas, dapat diakses 24 jam, dll.
Di era digitasi saat ini, teknologi internet dan teknologi informasi mampu mendukung proses bisnis yang memberikan nilai bisnis yang signifikan bagi perusahaan, pelanggan maupun mitra perusahaan. Fungsi-fungsi dalam bisnis tersebut meliputi :
• Enterprise resource planning
• Customer relationship management
• Enterprise application integration
• Supply chain management
• Online transaction processing
• Enterprise collaboration

Untuk lebih lengkapnya dapat diakses di tautan berikut:
UTT SIM AMMY E 35 doc
UTT SIM AMMY E 35 pdf


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

PENCIPTAAN PENGETAHUAN pada kasus PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN

PENCIPTAANPENGETAHUAN
Pada Kasus
PENYEMPURNAAN JABATAN FUNGSIONAL
POLISI KEHUTANAN

Oleh : Ammy Nurwati / P056100052.35E

1. Latar belakang
Hutan merupakan modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun yang akan datang.
Data BPS dan CIFOR 2005, menyatakan luas hutan tropis Indonesia sekitar 120,35 juta hektar (ha) dan telah ditunjuk oleh Menteri Kehutanan sebagai hutan seluas 109,9 juta ha, terdiri dari hutan lindung 31,6 juta ha; hutan konservasi 23,304 juta ha; hutan produksi tetap 36,65 juta ha; dan hutan konversi sekitar 22,79 juta ha. Hutan konservasi yang luasnya sekitar 27,973 juta ha di atas meliputi Cagar Alam terdapat 245 lokasi; Suaka Margasatwa 77 lokasi; Taman Nasional 50 lokasi; Taman Wisata Alam 122 lokasi, Taman Hutan Raya 21 lokasi; serta Taman Buru ada 14 lokasi.
Kondisi hutan tropis Indonesia yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati sangat tinggi dari tahun ke tahun terus mengalami degradasi. Semakin berkurangnya hutan tropis kita dapat menimbulkan ancaman terhadap punahnya beberapa spesies tertentu karena kehilangan habitatnya. Beberapa penyebab yang menimbulkan terjadinya degradasi hutan kita, antara lain illegal logging, penjarahan dan perambahan areal hutan, peredaran tumbuhan dan satwa liar secara illegal, penambangan tanpa ijin (penambangan emas, timah hitam, batubara dan sebagainya), kebakakaran hutan, pengrusakan terumbu karang dan gangguan keamanan hutan lainnya. Permasalahan tersebut perlu segera ditangani secara serius dan berkesinambungan, sehingga kelestarian hutan dan ekosistemnya tetap terjaga dengan baik.

Permasalahan-permasalahan di atas timbul disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; pengangguran eks pekerja kayu setelah berkurangnya izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HPH), tindakan anarkis pada era reformasi, kurang insentifnya pemangkuan hutan, adanya euphoria reformasi dalam era otonomi daerah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan lemahnya penegakan hukum (law enforcemen) terhadap tindak pidana kehutanan. Dari keseluruhan faktor penyebab prioritas yang paling utama adalah lemahnya sistem penjagaan dan pengamanan hutan oleh aparat pengamanan hutan.
Sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 1999 dan PP Nomor 38 Tahun 2010 serta dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan, Kementerian Kehutanan sebagai organisasi/institusi Pemerintah salah satunya mengemban tugas dalam bidang perlindungan hutan yang didalamnya mengandung unsur tata kelola hutan, pemanfaatan dan pengawasan.
Terkait dengan lemahnya penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan dapat di lihat dari data-data yang ada, seperti kasus illegal logging di Papua (2005 – 2007), semua pelaku yang diduga terindikasi melakukan tindak kejahatan di bidang kehutanan divonis bebas oleh Pengadilan Negeri setempat. Tahun 2005 terdapat 943 kasus tindak pidana kehutanan, namun hanya dapat di proses penyidikannya sampai P21 sebanyak 541 kasus (57,37 %). Tahun 2006 terdapat 2032 kasus, dan yang berhasil proses penyidikannya 809 kasus (39,81 %). Tahun 2007 terdapat 673 kasus dan yang berhasil di proses penyidikannya sebanyak 306 kasus (45,47 %). Disamping itu pengenaan hukuman terhadap pelaku yang divonispun belum memenuhi rasa keadilan bagi mayarakat karena vonisnya sebagian besar hanya dikenakan beberapa bulan saja dan tidak sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukannya. (Sumber : Register Perkara Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA, 2008).
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI), maka kegiatan pengamanan dan perlindungan hutan serta penegakan hukum bidang kehutanan merupakan tupoksi Polisi Kehutanan termasuk didalamnya SPORC dan PPNS kehutanan. Jika memperhatikan beberapa permasalahan di atas yang sangat kompleks dan memerlukan pemikiran yang cermat serta keahlian khusus dalam penanganannya, maka Polhut yang ada saat ini (tingkat terampil) tidak akan mampu menangani berbagai permasalahan tersebut. Oleh karena itu maka penyiapan Polhut jenjang Ahli yang diharapkan mampu mengatasi dan menangani berbagai masalah keamanan hutan secara komprehensif sesuai tuntutan perkembangan tidak dapat ditunda-tunda lagi.

2. Ruang Lingkup

Penyusunan makalah ini dilakukan pada lokus bidang tugas administrasi jabatan fungsional Polisi Kehutanan (Polhut) di Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Ditjen PHKA) Kementeran Kehutanan dengan menggunakan analisis pembahasan kualitatif meliputi Rumpun Jabatan, Peraturan Perundangan terkait Polisi Kehutanan, Jenjang Pangkat dan Jabatan , Butir-Butir Kegiatan Polhut dan Perbaikan Tunjangan Jabatan.

3. Maksud dan Tujuan
Adapun maksud penyusunan makalah Penyempurnaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan ini adalah memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah pada Triwulan I Angkatan E35 sebagai implementasi Teori Organisasi dan Manajemen Pengetahuan (TOMP).
Sedangkan tujuannya adalah memberikan gambaran bahwa teori penciptaan pengetahuan dapat digunakan sebagai sarana yang mampu mengidentifikasi permasalahan hingga dapat menghasilkan kajian alternatif pemecahan masalah bahwa Penyempurnaan Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan mampu memberi jaminan bagi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan kawasan konservasi beserta keanekaragaman hayati serta pengawasan peredaran hasil hutan.


TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian penciptaan pengetahuan
Head, 2011 menjelaskan pendapat Davenport dan Prusak (1998) yang membedakan pengertian antara data, informasi dan pengetahuan yaitu : “knowledge is neither data nor information, though it related toboth, and the differences between these terms are often a matter of degree”.
a. Data is a set of discrete,objective facts about events.
Dalam organisasi, data terdapat dalam catatan-catatan (records) atau transaksi-transaksi.
b. Information is data that makes a difference
Menurut Peter Drucker dalam Head, 2011, tidak seperti data, informasi mempunyai makna (meaning) yang ditimbulkan oleh relevansi dan tujuan yang diberikan oleh penciptanya. Davenport dan Prusak memberikan metode mengubah data menjadi informasi melalui kegiatan yang dimulai dengan huruf C: contextualized, calculated,corrected, dan condensed. Dalam organisasi, infomasi terdapat dalam pesan (messages).
c. Knowledge is a fluid mix of framed experience, values, contextual information,and expert insight that provides a framework for evaluating and incorporating new experiences and information. It originates and is applied in the minds of knowers. In organizations, it often becomes embedded not only in documents or repositories but also in organizational routines, processes, practices, and norms.
Davenport dan Prusak memberikan metode mengubah informasi menjadi pengetahuan melalui kegiatan yang dimulai dengan huruf C: comparation, consequences, connections, dan conversation. Dalam organisasi, pengetahuan diperoleh dari individu-individu atau kelompok orang-orang yang mempunyai pengetahuan, atau kadang kala dalam rutinitas organisasi.
Dalam buku yang ditulis oleh Von Krogh, Ichiyo, serta Nonaka 2000,disampaikan ringkasan gagasan yang mendasari pengertian mengenai pengetahuan:
1. Pengetahuan merupakan justified true believe
Pengetahuan merupakan konstruksi dari kenyataan, dibandingkan sesuatu yang benar secara abstrak. Penciptaan pengetahuan tidak hanya merupakan kompilasi dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit disederhanakan atau ditiru. Penciptaaan pengetahuan melibatkan perasaan dan system kepercayaan (belief systems)

2. Pengetahuan merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus terbatinkan (tacit).
Explicit Knowledge merupakan bentuk pengetahuan yang sudah terdokumentasi/ terformalisasi, mudah disimpan, diperbanyak, disebarluaskan dan dipelajari. Sedangkan Tacit Knowledge, merupakan bentuk pengetahuan yang masih tersimpan dalam pikiran manusia. Misalnya gagasan, persepsi, cara berpikir, wawasan, keahlian/kemahiran, dan sebagainya. Hal ini penting untuk kreatifitas / inovasi dan dapat dikonversikan ke eksplisit dengan eksternalisasi.

3. Penciptaan pengetahuan secara efektif bergantung pada konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan tersebut.
Konteks yang memungkinkan terjadinya penciptaan pengetahuan adalah ruang bersama yang dapat memicu hubungan-hubungan yang muncul. Dalam konteks organisional, bisa berupa fisik, maya, mental atau ketiganya. Pengetahuan bersifat dinamis, relasional dan berdasarkan tindakan manusia, jadi pengetahuan berbeda dengan data dan informasi, bergantung pada konteksnya.

4. Penciptaan pengetahuan melibatkan lima langkah utama,
Von Krogh, Ichiyo serta Nonaka (2000) dalam Head, 2011 menjelaskan bahwa penciptaan pengetahuan organisasional terdiri dari lima langkah utama yaitu:
a. berbagi pengetahuan terbatinkan (tacit knoledge) ;
b. menciptakan konsep ;
c. membenarkan konsep ;
d. membangun prototype ; dan
e. melakukan penyebaran pengetahuan di berbagai fungsi dan tingkat di organisasi.

2. Penanganan perlindungan hutan
Kementerian Kehutanan merupakan organisasi yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada rencana strategis yang disusun untuk menyikapi perubahan dan tanggung jawab pengelolaan bidang kehutanan baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Untuk efisiensi dan efektifitas pembangunan kehutanan, Kementerian Kehutanan secara konsisten menciptakan pengetahuan baru dalam bentuk regulasi bidang kehutanan dan mensosialisasikan secara menyeluruh didalam organisasinya baik di pusat maupun pada unit pelaksanan teknis di daerah.
Anonim, 2009, menyatakan bahwa tugas-tugas perlindungan dan pengamanan kawasan hutan, kawasan konservasi beserta keanekaragaman hayati, hasil hutan dan peredaran hasil hutan di Indonesia sebagian besar bertumpu pada kapasitas Polisi Kehutanan (Polhut). Kondisi Polhut saat ini sebagian sudah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, namun sebagian lainnya belum menunjukan kinerja yang optimal. Hal ini tidak semata-mata disebabkan oleh faktor individu Polhut, namun dapat juga disebabkan oleh faktor eksternal Polhut, seperti aspek kelembagaan yang terkait dengan struktur pembinaan fungsionalitas tugas Polhut yang kurang memadai, sistem karier yang belum jelas (khususnya bagi polhut yang berlatar belakang S1 dan S2), pengembangan diklat sangat minim, dan dukungan sarana prasarana operasional belum memadai.
Di sisi lain gangguan keamanan hutan setiap saat terus terjadi dengan modus operandi yang canggih dan selalu berganti-ganti, sehingga memerlukan penanganan yang komprehensif dan terpadu. Terdapat beberapa permasalahan menonjol terhadap gangguan keamanan hutan, antara lain :
1. Penjarahan dan perambahan hutan
Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum bidang kehutanan berdampak pada semakin beraninya masyarakat untuk menduduki kawasan hutan. Penjarahan dan perambahan hutan tidak hanya dilakukan terhadap hutan produksi maupun hutan lindung, tetapi masyarakat sudah berani menduduki kawasan hutan konservasi seperti Taman Nasional, Suaka Margasatwa maupun Suaka Alam.

2. Illegal Logging dan Illegal Timber Trade
Penebangan kayu liar atau lebih dikenal dengan illegal logging dan illegal timber trade masih marak terjadi dimana-mana. Illegal logging tidak hanya terjadi pada hutan produksi, saat ini telah mulai merambah terhadap kawasan hutan lindung dan hutan konservasi. Saat ini jaringan illegal logging dan illegal timber trade tidak hanya berada di dalam negeri, namun sudah terorganisir dengan melintasi batas-batas kenegaraan. Pasar gelap kayu telah tumbuh subur dimana-mana, sehingga menambah maraknya perdagangan kayu illegal.
3. Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar
Perdagangan tumbuhan dan satwa liar (TSL) baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindung undang-undang masih marak terjadi. Hal ini karena secara ekonomi perdagangkan TSL sangat menguntungkan bagi para pelakunya. Nilai jual TSL lebih tinggi dan mudah dipasarkan sehingga orang tertarik untuk melakukannya.
4. Penambangan liar
Penambangan liar merupakan permasalahan gangguan keamanan hutan yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang hebat. Jenis penambangan liar yang terjadi antara lain penambangan emas tanpa ijin (PETI), batubara, timah, pasir dan penambangan liar lainnya. Disamping menimbulkan kerusakan terhadap kawasan hutan dan lingkungan, penambangan liar dapat membahayakan masyarakat sekitar akibat efek penggunaan zat kimia khususnya dalam penambangan emas tanpa ijin.
5. Kebakaran hutan
Kebakaran merupakan gangguan keamanan hutan yang hebat dan cepat daya rusaknya. Jika api sudah membakar hutan, maka sulit untuk dapat dipadamkan.
6. Gangguan keamanan hutan lainnya
Disamping gangguan keamanan hutan yang telah disebutkan di atas, masih banyak gangguan keamanan hutan lainnya yang harus mendapat penanganan serius, antara lain perburuan liar, pengrusakan terumbu karang, pengeboman ikan, dan lain-lain.

.

3. Kondisi Polisi Kehutanan (Polhut) saat ini
Polisi Kehutanan merupakan garda terdepan dalam menanggulangi gangguan keamanan hutan, maka oleh karenanya keberadaan Polhut sangat diperlukan baik dalam jumlahnya yang cukup memadai maupun kemampuan fisik dan skilnya.
Data Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan 2009, saat ini terdapat sekitar 7.577 orang Polhut di Indonesia tersebar di masing-masing Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (Balai Besar/Balai KSDA dan Balai Besar/Balai Taman Nasional), Dinas Kehutanan Propinsi dan Dinas Kehutanan/Kota. Proyeksi kebutuhan tenaga Polhut jika diasumsikan 1 orang polhut dapat mengawasi 5.000 ha, maka luas kawasan hutan yang telah ditetapkan sebagai hutan oleh Menteri Kehutanan seluas 109,9 juta ha membutuhkan tenaga Polhut sebanyak 21.980 orang.
Beberapa permasalahan yang dihadapai Polhut saat ini dapat dilihat dalam beberapa aspek sebagai berikut :
1. Jenjang Karir, Pangkat dan Jabatan
Jenjang karir dan jabatan Polhut saat ini baru sampai tingkat terampil. Sedangkan tuntutan di lapangan membutuhkan Polhut Tingkat Ahli sebagai tenaga pengkaji dan perencana perlindungan pengamanan hutan dan pengawasan peredaran hasil hutan sehingga lebih berkemampuan dalam mewujudkan efektifitas pelaksanaan tugas pengaman hutan. Misalnya, saat ini telah berkembang modus operandi tindak pidana kehutanan sebagai dampak dari kemajuan dunia informasi dan teknologi. Disisi lain melemahnya budaya patuh hukum oleh masyarakat luas, tuntutan ekonomi, serta euphoria reformasi dalam era demokratisasi yang salah arah, menuntut kegiatan Polhut perlu didesain sedemikian rupa oleh para Polhut Tingkat Ahli. Polhut harus mampu menjabarkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan melalui kegiatan bimbingan masyarakat, intelijen, patroli, operasi, serta penegakan hukum secara optimal.
Ditinjau dari ketersediaan sumber daya manusia, peluang dibentuknya polhut ahli sangat memungkinkan karena Kementerian Kehutanan telah menerima dua angkatan Polhut berlatar belakang pendidikan sarjana (1998 dan 1999). Ditambah lagi, saat ini banyak tenaga fungsional Polhut yang sedang dan telah mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi baik swadana maupun tugas belajar (mengikuti S1 dan S2). Namun sayangnya Polhut berpendidikan S2 belum diakomodir dalam juknis penilaian angka kredit, sehingga belum mendapat penghargaan yang sepadan dalam pengumpulan angka kredit yang berakibat dapat menurunnya etos kerja pejabat fungsional Polhut.
Jenjang kepangkatan dan jabatan Polhut yang ada saat ini (tingkat terampil) dimulai dari golongan II/a s/d III/d, dengan jenjang jabatannya terdiri dari Polhut Pelaksana Pemula, Pelaksana, Pelaksana Lanjutan dan Penyelia.
Memperhatikan permasalahan-permasahan yang telah diuraikan diatas, maka perlu dilakukan revisi dan penyempurnaan jenjang pangkat dan jabatan Polhut menjadi ruang golongan IV/c dengan mengakomodir level pendidikan S1, S2 hingga S3 untuk tingkat Polhut Ahli.
2. Peraturan Perundangan
Banyak peraturan perundangan setingkat Peraturan Menteri (Permen), Surat Keputusan Menteri, maupun Surat Keputusan Direktur Jenderal, Juklak dan Juknis yang mengatur tentang operasionalisasi Polhut saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini (kedaluwarsa). Oleh karena itu perlu disempurnakan atau bahkan diganti, seperti pengaturan dalam hal patroli, operasi (intelijen, fungsional, gabungan, khusus), penjagaan, pengawalan, dan lain-lain.
3. Butir-Butir Kegiatan Polhut
Saat ini, telah banyak Polhut yang semula hanya S1 meneruskan ke jenjang S2. dengan demikian ruang lingkup kerja dan beban kerja pun semakin bertambah. Namun sayangnya hal ini tidak diikuti oleh juknis penyusunan angka kredit yang ada. Juknis yang berlaku saat ini adalah Keputusan Kepala BKN Nomor 41 tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan dan Angka Kreditnya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Polhut tidak dapat dinilai angka kreditnya karena belum diakomodir dalam juknis yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyesuaian dan penyempurnaan juknis Polhut yang lebih berwawasan kedepan dengan prinsip applicable dan efektif dilapangan.
4. Tunjangan Jabatan Fungsional
Tunjangan fungsional Polhut saat ini mengacu Perpres Nomor 49 Tahun 2007. Pengaturan tersebut baru sampai pada tingkat terampil yang berlaku bagi semua pejabat fungsional Polhut baik yang berlatar pendidikan SLTA maupun Sarjana dengan besaran tunjangan sesuai jabatannya masing-masing. Oleh karena itu kedepan perlu direvisi tunjangan tersebut dengan mengakomodir polhut ahli bagi seluruh Polhut yang berlatar balakang pendidikan Sarjana.


PEMBAHASAN

Head, 2011 menyatakan bahwa akhir – akhir ini banyak organisasi yang telah menjadikan manajemen pengetahuan (Knowledge Management) sebagai salah satu strategi untuk menciptakan nilai, meningkatkan efektivitas dan produktifitas organisasi, serta keunggulan kompetitif organisasi. Mereka mulai menerapkan manajemen pengetahuan dalam rangka peningkatan kinerja usaha dan daya tahan organisasi mereka. Dalam lingkungan yang sangat cepat berubah, pengetahuan akan mengalami keusangan oleh sebab itu perlu terus menerus diperbarui melalui proses pembelajaran.

Menyikapi kondisi keamanan hutan dan pola karir jabatan fungsional Polisi Kehutanan, Kementerian Kehutanan dengan dasar teori penciptaan pengetahuan sebagaimana Von Krogh, Ichiyo serta Nonaka (2000) dalam Head, 2011, penciptaan pengetahuan organisasional terdiri dari lima langkah utama yaitu:
a. Berbagi pengetahuan terbatinkan (tacit knoledge) ;
Memperhatikan kompleksnya permasalahan gangguan keamanan hutan dan semakin beratnya tugas yang diemban oleh Polisi Kehutanan, maka Polhut yang saat ini baru pada tahap terampil, tidak akan mampu menangani kompleksnya permasalahan gangguan keamanan hutan.

b. Menciptakan konsep;
Seorang Polhut wajib memiliki atau memahami pengetahuan teknis, perencanaan, program, serta membuat evaluasi dan pelaporan yang memadai. Hal ini menjadi penting karena perencanaan dan kebijakan perlindungan dan pengamanan hutan, pengawasan kawasan hutan dan di luar kawasan hutan (daratan dan perairan), penegakan hukum, serta penertiban peredaran flora dan fauna, memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu. Pada masa lalu kondisi seperti di atas belum terakomodasi sehingga terdapat kecenderungan seorang Polhut hanya bertumpu pada kegiatan teknis pengamanan saja yakni upaya repressif; sementara masih banyak kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang memerlukan aspek pengkajian program, kebijakan, perencanaan, pembinaan masyarakat, dan lain-lain. Apabila kegiatan dimaksud dapat terakomodir maka pada gilirannya justru akan mempermudah Polhut memahami kegiatannya serta pencapaian angka kredit Polhut yang lebih besar pun juga lebih mudah diraih. Oleh sebab itu maka jabatan fungsional Polhut diusulkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:
a. Jabatan Fungsional Polhut tingkat AHLI, dan
b. Jabatan Fungsional Polhut tingkat TERAMPIL

c. Membenarkan konsep;
Mengeksternalisasikan tacit knowlegde konsep penyempurnaan jabatan fungsional polisi kehutanan dilakukan melalui tahapan presentasi internal lingkup kementerian kehutanan, dilanjutkan dengan presentasi bersama multistakeholder, yaitu dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). Administrasi kepegawaian Polisi Kehutanan sebagai Pegawai Negeri Sipil bersandar pada peraturan kepegawaian negara yang diatur oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan oleh peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB).

d. Membangun prototype ;
Piranti yang digunakan untuk mendukung konsep penyempurnaan jabatan fungsional polisi kehutanan dari semula yang hanya pada tingkat keterampilan menjadi jalur keterampilan dan keahlian, antara lain :
1) Penyusunan butir-butir kegiatan polisi kehutanan ;
2) Validasi butir-butir kegiatan polisi kehutanan ;
3) Uji petik di lokasi penugasan Polisi Kehutanan ;
4) Validasi hasil uji petik ;
5) Penyusunan draft Nota Pertimbangan Teknis
6) Penyusunan draft Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ;
7) Penyusunan draft tunjangan jabatan fungsional ;
8) Penyusunan urat Keputusan Bersama
9) Penyusunan Petunjuk Teknis dan Penetapan Angka Kredit ;

e. Melakukan penyebaran pengetahuan di berbagai fungsi dan tingkat di organisasi
Kegiatan penyebaran pengetahuan ini dengan cara melakukan sosialisasi peraturan penyempurnaan jabatan fungsional polisi kehutanan di lingkup lokasi penugasan Polisi Kehutanan baik di Pusat, Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kehutanan di daerah dan di Dinas Kehutanan baik Provinsi maupun Kabupaten / Kotamadya. .

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Teori penciptaan pengetahuan dapat digunakan sebagai sarana yang mampu mengidentifikasi permasalahan hingga dapat menghasilkan kajian alternatif pemecahan masalah pada pola karir jabatan fungsional Polisi Kehutanan.
2. Tacit knowledge pada permasalahan penyempurnaan karir jabatan fungsional Polisi Kehutanan diantaranya diperoleh dari hasil pengamatan dan pencermatan kondisi Polisi Kehutanan di lapangan dalam aspek-aspek seperti spesifikasi tugas, kompleksitas dan kerumitan permasalahan, resiko pelaksanaan tugas, pencapaian bobot angka kredit, serta lokasi tugas yang medannya sangat berat dan bervariasi..
3. Konsep tacit knowledge dieksternalisasikan melalui konsep yang dituangkan dalam bentuk gambaran dan dipresentasikan dengan instansi terkait.
4. Implementasi penciptaan pengetahuan untuk menyikapi perubahan dan tuntutan pengelolaan dan kondisi keamanan kehutanan yang mampu memberi jaminan bagi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pelaksanaan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan dan kawasan konservasi beserta keanekaragaman hayati serta pengawasan peredaran hasil hutan, dilakukan oleh Kementerian Kehutanan secara konsisten melalui penciptaan pengetahuan baru dalam bentuk regulasi bidang kehutanan.
5. Pada permasalahan perlindungan hutan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Polisi Kehutanan sebagai aparat perlindungan hutan di kawasan hutan, penciptaan pengetahuan diaplikasikan melalui penyempurnaan pola karir jabatan fungsional Polisi Kehutanan dari semula hanya pada tingkat keterampilan menjadi tingkat keterampilan dan keahlian.


DAFTAR PUSTAKA

________________,2008, Register Perkara Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan, Ditjen PHKA ;

Anonim, 2009, Draft Akademik Polhut, Kementerian Kehutanan ;

Head, 2011, Manajemen Pengetahuan (Knowledge Management) Dan Proses Penciptaan Pengetahuan ;

Head, 2011, Aplikasi Manajemen Pengetahuan Bagi Pembelajaran Organisasi.


Posted in Uncategorized by with no comments yet.

Hello world!

Welcome to Blog Mahasiswa MB IPB. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging! Url your blog Blog Mahasiswa MB IPB


Posted in Uncategorized by with 1 comment.